Pengertian, tujuan, dan jenis-jenis kebijakan fiskal

1. Arti Kebijakan Fiskal/Anggaran

Dua contoh di atas adalah sedikit dari kebijakan pemerintah dalam

mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Mengapa pemerintah harus

mengubah penerimaan dan pengeluaran negara? Alasannya, pemerintah ingin

mengatur perekonomian menjadi lebih baik. Semua kebijakan yang

dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran

negara disebut dengan istilah Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal disebut

juga Kebijakan Anggaran. Kebijakan Anggaran, mengakibatkan perubahan

angka-angka yang terdapat dalam APBN.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal/Anggaran

Secara rinci, kebijakan anggaran dilakukan pemerintah dengan tujuan

sebagai berikut:

a. untuk menciptakan stabilitas ekonomi;

b. untuk menciptakan lapangan kerja;

c. untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi;

d. untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal/Anggaran

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:

a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal/anggaran dapat dibedakan menjadi empat jenis.

a. Kebijakan Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga negara tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), sebaiknya negara tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena bisa memperburuk keadaan ekonomi. Pada masa depresi penerimaan negara sangat rendah sehingga negara perlu mendapat pinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Dengan demikian, negara tidak bisa melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaran yang tepat digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.

b. Kebijakan Anggaran Defisit

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ibaratnya, seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. Asalkan bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros, tidak dikorupsi oleh para pegawai, tentu usahanya itu bisa maju. Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun negara melakukan kebijakan anggaran defisit, asalkan tidak dikorupsi, Indonesia pasti mampu memajukan perekonomiannya.

c. Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

d. Kebijakan Anggaran Dinamis

Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Tweet