Secara umum, ada empat masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Keempat masalah tersebut dari tahun ke tahun selalu mendapat perhatian serius. Masalah yang paling serius diperhatikan pemerintah adalah masalah kemiskinan, apalagi menurut data PROPENAS terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22, 5 juta pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta pada pertengahan tahun 1999. Keempat masalah tersebut adalah:
a. Kemiskinan
Program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak masa orde baru melalui berbagai bentuk program seperti INSUS (Intensifikasi Khusus), INMUM (Intensifikasi Umum), BIMAS (Bimbingan Massal), INMAS (Intensifikasi Massal), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), KUK (Kredit Usaha Kecil), Wajib Belajar, INPRES Desa yang dilanjutkan dengan INPRES Desa Tertinggal (IDT).
Selanjutnya, ada tiga program yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, program-program ini langsung ditujukan kepada penduduk miskin, yakni:
1) Menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
2) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
3) Mengembangkan budaya masyarakat miskin.
b. Keterbelakangan
Secara umum, keterbelakangan yang diderita Indonesia meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pemilikan modal, efisiensi dan efektivitas kerja, tingkat manajemen, dan kurang tersedianya infrastruktur. Semua faktor tersebut memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain yang membentuk lingkaran setan kemiskinan (vicious circle) Adapun keterbelakangan di bidang ekonomi tampak dari rendahnya pendapatan per kapita, tingkat spesialisasi (pembagian kerja), penggunaan uang giral per kapita serta masih sempitnya pasar.
c. Lapangan Kerja
Jumlah pengangguran di Indonesia diupayakan terus berkurang dengan memperluas lapangan kerja. Akan tetapi, krisis ekonomi tahun 1997 semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 37,5 juta jiwa. Ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia; kurang lebih 64% dari angkatan kerja Indonesia memiliki pendidikan SD ke bawah.
Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah melakukan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang meliputi:
1) Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebijakan ekonomi makro.
2) Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
3) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan menetapkan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan.
4) Meningkatkan perlindungan bagi pekerja.
5) Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.
d. Pemerataan Pembangunan
Untuk memeratakan pembangunan, harus dilihat komposisi penduduk dan wilayah Indonesia. Karena, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan daerah (bukan di ibukota) maka pembangunan harus lebih banyak diarahkan ke pedesaan dan daerah. Selain itu, dalam melakukan pembangunan pemerintah juga berpedoman pada “delapan jalur pemerataan”, yakni:
1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, pangan dan papan.
2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3) Pemerataan pembagian pendapatan.
4) Pemerataan kesempatan kerja.
5) Pemerataan kesempatan berusaha.
6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita.
7) Pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air.
8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dengan melihat delapan jalur pemerataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditujukan pada pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi dalam jangka panjang. Akan tetapi, pemerintah juga mengusahakan pemerataan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan seperti yang tampak pada delapan jalur pemerataan di atas. Karena, pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi belum menjamin telah tercapainya pemerataan kesejahteraan, sebab pendapatan per kapita hanya merupakan angka rata-rata.
0 Response to "Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia"