Pendidikan di Indonesia Pada Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Politik Etis yang dijalankan pemerintah kolonial pada pertengahan abad yang lalu telah membawa pengaruh timbulnya mobilitas sosial dan selanjutnya timbulnya nasionalisme Indonesia. Timbulnya mobilitas sosial dan nasionalisme juga dihubungkan dengan adanya komunikasi sosial yang meningkat di dalam masyarakat Indonesia. Salah satu sarana bagi meningkatnya komunikasi sosial adalah pendidikan, baik yang bercorak kolonial pada umumnya dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta asing dengan tujuan untuk mendidik penduduk ke arah kemajuan, dalam rangka usaha membuka pasaran bagi industri Barat maupun untuk mengisi kebutuhan akan tenaga-tenaga terlatih bagi perusahaan- perusahaan Barat itu......

Pada pendidikan yang bercorak kolonial, meskipun hasilnya ada yang menyimpang dari maksud semula didirikannya, muridmurid diarahkan pada tumbuhnya kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial. Dengan memperkenalkan budaya Barat (Belanda) diharapkan percampuran antara budaya Barat dan Timur yang akan menguntungkan kolonialisme Belanda. Di samping itu usaha pendidikan yang dilakukan oleh misi dan zending ada kecenderungannya ke arah penetrasi agama sebagai salah satu langkah untuk memperkuat penjajahan Belanda. Maksud yang terselubung dari pendidikan kolonial itu telah menimbulkan rasa tidak senang pada pihak orang Indonesia.

Politik Asosiasi yang ingin bekerja sama dengan rakyat Indonesia tetapi secara terpisah, ternyata telah mendorong meningkatnya diskriminasi maupun radikalisasi dalam pertarungan politik. Pandangan semacam itu dikecam oleh seorang tokoh, yang bernama A.D.A. de Kat Angelino, dengan gagasan Politik Asosiasi, yang juga tercermin pada pendidikan kolonial, yang tidak dapat menghasilkan kesatuan karena budaya Barat hanya diterima secara dangkal dan tidak ada adaptasi antara budaya Barat dan Timur saling “membuahi”. Dengan demikian peranan budaya Barat adalah memberi kekuatan moral dan spiritual untuk menjiwai evolusi Timur, jadi mewujudkan kerja sama Timur- Barat yang selaras, dengan jalan menghargai sifat masing-masing dalam segala bidang. Politik kolonial harus memajukan sintesis ini dan memenuhi panggilan kepemimpinan Barat, dan juga untuk membangun suatu masyarakat dengan Timur dan Barat sebagai komponennya. Pemikiran itu jelas memperlihatkan anggapan bahwa peradaban Barat lebih tinggi dari peradaban Timur. Pada sekolah-sekolah yang bercorak kolonial Belanda terasa sekali diskriminasi dalam pemilihan pendidikan tinggi. Juga bahasa pengantar untuk ilmu, yaitu bahasa Belanda, tidak disebarluaskan kepada penduduk. Dari kenyataan di atas kelihatan bahwa pemerintah ingin membatasi proses modernisasi atau westernisasi sampai sekecil-kecilnya. Di samping itu Belanda tidak mempunyai “misi memperadabkan” sehingga tidak ada usaha untuk mendidik elite yang menjadi pelopor dari akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda (Barat) kepada rakyat Indonesia. Tidak ada usaha untuk mengadakan asimilasi politik dimana bangsa Indonesia dijadikan warga negara penuh dari Kerajaan Belanda. dengan segala haknya. Juga tidak ada maksud untuk menjadikan Indonesia sebagai provinsi Belanda dengan ibukota politik dan pusat pemerintahan di Negeri Belanda.

Akibat dari politik nonakulturatif yang dijalankan pemerintah, proses westernisasi sangat terhambat, pendidikan terbatas, proses emansipasi sangat lambat, sangat kurang latihan ketrampilan teknik sedangkan perkembangan ke arah kemerdekaan politik sangat perlahan. Keuntungannya bagi Indonesia adalah bahwa banyak lembaga tradisional yang utuh, dan erosi kultural tidak sederas di daerah-daerah yang mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial.

Kaum terpelajar yang tidak puas terhadap pelaksanaan pendidikan kolonial, karena menganggap terbatasnya pelaksanaan pendidikan itu maupun karena pendidikan kolonial bercorak Barat, mendirikan sekolah-sekolah yang bercorak nasional. Usaha ini juga tidak terbatas hanya pada organisasi yang dikendalikan pria saja tetapi juga dijumpai pada ruang-ruang pendidikan yang khusus didirikan, dilaksanakan dan ditujukan untuk kaum wanita. Pendidikan yang bercorak nasional inipun ada yang bersifat umum, ada pula yang berdasarkan agama mulai tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kelihatan pada waktu itu bahwa usaha untuk mendidik angkatan muda dengan jiwa nasional merupakan bagian penting dari Pergerakan Nasional Indonesia, dan dianggap merupakan dasar bagi perjuangan meninggikan derajat rakyat. Karena itu banyak partai-partai dan organisasi massa memasukkan hal itu ke dalam programnya di samping adanya keinginan khusus pula untuk membentuk kader-kader.

Pada kaum wanita pendidikan itu pada mulanya kelihatan dalam usaha-usaha yang dirintis oleh R.A. Kartini pada tahun-tahun pertama abad ini. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah Istri dan kemudian menjadi Keutamaan Istri. Di Minahasa terdapat pula usaha Marisa Walanda Maramis, di Sumatra dipimpin dalam organisasi seperti Kerajinan Amai Setia, di Jakarta oleh organisasi Putri Mardika. Kesempatan itu pada mulanya bertujuan sekedar untuk meninggikan derajad kaum wanita, baru kemudian meluas ke bidangbidang lain dalam memperkuat front Pergerakan Nasional. Pendidikan yang dilakukan seperti dalam Taman Siswa, sekolah-sekolah Sarekat Islam, Ksatrian Institut, Perguruan Rakyat, INS-Kayutanam dan lain-lain pada umumnya adalah mendidik watak anak-anak menjadi orang yang percaya pada diri-sendiri, berjiwa bebas, dan menghargai budaya nenek-moyangnya. Kesemuanya jauh berbeda dari pendidikan kolonial. Unsur-unsur yang kemudian tercermin dalam Pancasila kelihatan dalam usaha pendidikan nasional ini.

Pada Taman Siswa, yang didirikan pada bulan Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, pernyataan asas yang berisikan 7 pasal memperlihatkan bagaimana pendidikan diberikan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab, agar anak-anak berkembang merdeka menjadi orang yang serasi, terikat erat kepada milik budaya sendiri, sehingga terhindar dari pengaruh yang tidak baik dan tekanan dalam hubungan kolonial seperti rasa rendah-diri, ketakutan, keseganan, dan peniruan yang membuta. Lain dari pada itu anak-anak dididik untuk menjadi putra tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian yang mendalam kepada nusa dan bangsa. Untuk mentrapkan dasar-dasar itu, lebih dahulu perlu dikembangkan sistem pondok Indonesia, artinya murid-murid lelaki dan perempuan serta guru lelaki dan perempuan tinggal dalam satu asrama. Dalam pendidikan di Taman Siswa ini rohani dijunjung jauh lebih tinggi dari nilai jasmani. Di dalam perkembangannya, maka pelaksanaan asas-asas tersebut bukan hanya merupakan konsepsi sebuah aliran budaya. Terutama sehubungan dengan polemik budaya dengan Pujangga Baru.

Di samping ciri-ciri umum pendidikan nasional itu, pada masing-masing sekolah juga ada ciri-ciri khusus yang membedakan yang satu dengan yang lain. Di sekolah Sarekat Islam, yang berpusat di Semarang, anak-anak dididik dan dilatih untuk dapat menjalankan suatu organisasi yang berguna baginya di masa depan. Kemelaratan rakyat adalah tugas mereka nanti untuk menghapuskannya, karena itu kepada anak-anak ditanamkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kaum melarat. Pendidikan yang dilakukan sekolah ini juga menginginkan suatu bentuk haluan tersendiri bagi pendidikan yang sesuai dengan cita-cita SI Semarang yang kemudian condong kepada sosialismemarxisme. Pada Ksatrian Institut, yang berpusat di Bandung, ciri integrasi bangsa dan sifat non agama tertentu, sangat kelihatan. Di sekolah INS-Kayutanam, Sumatra Barat, menonjol unsur pembentukan watak, membiasakan murid pada kerja sistematik dan intensif dan rasa setiakawan di antara mereka. Di sekolah Perguruan Rakyat, yang didirikan pada tahun 1928 di Jakarta, pengajaran terpengaruh oleh tokoh-tokoh pengasuh dan pengajarnya yaitu para pimpinan Pergerakan Nasiona. Pendidikan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia sangat menonjol. Para pelajar dididik untuk berani melihat kenyataan yang ada dan berani mencari kemenangan di antara keadaan yang nyata. Dengan demikian sifat-sifat menggantungkan nasib pada takdir, misalnya dengan semedi harus dibuang. Sekolah ini meskipun dapat menarik beberapa sekolah di daerah, tidak dapat berkembang pesat kaarena kesulitan dana.

Pendidikan yang dilakukan oleh partai-partai politik karena jelas tujuannya untuk mendidik kader-kader, sangat berpengaruh pada perkembangan Pergerakan Nasional. Dikeluarkannya Ordonansi Sekolah-Sekolah Liar tahun 1932 disebabkan oleh ketakutan pemerintah kolonial terhadap pendidikan yang bercorak nasional ini. Pada sekolah-sekolah Islam yang non-politik sepeti Muhammadiyah tekanan diletakkan kepada pembaharuan ajaran agama......

Tweet